CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara menyoroti keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap proyek tahun anggaran 2025.
Pasalnya, permasalahan yang dikarenakan terkendala dana transfer dari pusat ke daerah itu mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan yakni penyedia jasa atau vendor.
Menurutnya, hal itu menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar melakukan pembenahan tata kelola keuangan.
“Tentu ini menjadi bahan evaluasi, ketika merencanakan sesuatu, membuat apapun itu, betul-betul kita harus bisa melihat sumber pendapatan dan anggaran kita,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Di samping itu, kata dia, permasalahan ini juga menjadi catatan bagi DPRD Kabupaten Bogor sebagai lembaga legislatif.
Ia mengatakan kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Kabupaten Bogor yang memiliki peran pengawasan.
“Itu menjadi catatan kami dari legislatif, mudah-mudahan ke depan sama-sama kita mengawasi pemerintah, sama-sama kita mengawali pemerintah untuk bagaimana hal-hal yang kurang di tahun 2025 semoga tidak terjadi lag,” katanya.
Meski begitu, Sastra Winara tetap mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang berjanji akan menyelesaikan pembayaran pada Februari 2026 ini.
Ia berharap kejadian ini ke depannya tidak terulang kembali agar pembangunan Kabupaten Bogor tidak terkendala oleh persoalan serupa.
“Ini jadi pembelajaran buat kita semua, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, orang-orang yang mungkin yang bertanggung jawab di masalah anggaran juga perlu kita benahi supaya ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi,” katanya.
