Pewartaupdate – Dukungan terhadap gerakan kemanusiaan kembali menggema di Kabupaten Bogor. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan bahwa keberpihakan pada Palang Merah Indonesia (PMI) bukan sekadar formalitas, melainkan bukti nyata kepedulian terhadap sesama.
“Bulan Dana Kemanusiaan bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum penting untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Melalui partisipasi semua pihak, kita bisa memperkuat kapasitas PMI dalam memberikan layanan kemanusiaan yang cepat, tanggap, dan profesional,” ujar Sastra Winara saat menghadiri kegiatan Pencanangan Bulan Dana Kemanusiaan (BDK) Tahun 2025 di Markas PMI Kabupaten Bogor, Cibinong, Senin (13/10).
Sastra menilai, komitmen terhadap PMI adalah bentuk konkret dari kehadiran pemerintah daerah dalam urusan kemanusiaan. Ia pun mengapresiasi langkah Bupati Bogor Rudy Susmanto yang aktif memperkuat kualitas pelayanan PMI, termasuk dorongan terhadap proses akreditasi Unit Transfusi Darah (UTD) di Kabupaten Bogor.
Dalam kesempatan yang sama, Rudy Susmanto menegaskan bahwa kegiatan BDK bukan hanya soal penggalangan dana, tetapi juga bentuk nyata kolaborasi lintas sektor.
“Upaya ini adalah ikhtiar bersama dalam menumbuhkan rasa saling peduli, mempererat solidaritas, serta menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Rudy.
Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Bogor, Indra Fermanto, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan DPRD atas dukungan yang terus diberikan. Ia menjelaskan bahwa seluruh hasil penghimpunan dana akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program kemanusiaan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kami berkomitmen agar dana yang terkumpul benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Seluruh hasil penghimpunan akan digunakan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan,” jelasnya.
Namun, Indra juga mengungkapkan adanya tantangan besar yang sedang dihadapi PMI Kabupaten Bogor, yakni percepatan akreditasi Unit Donor Darah (UDD).
“Saat ini di Jawa Barat hanya Kabupaten Bogor dan Kuningan yang UDD-nya belum terakreditasi. Kami diberi batas waktu hingga November dan tim kami terus bekerja siang malam untuk memenuhi seluruh standar yang ditetapkan,” ungkap Indra.
Kegiatan pencanangan BDK 2025 itu menjadi simbol kuat bahwa semangat kemanusiaan tidak mengenal batas jabatan maupun institusi. Dukungan DPRD, Pemkab, dan PMI menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk menghadirkan pelayanan kemanusiaan yang lebih baik bagi warga Bogor.
