CIBINONG – Adalnya gagal bayar kepada ratusan penyedia jasa atau kontraktor di Bumi Tegar Beriman atas proyek infrastruktur pada 2025 lalu akhirnya mendapatkan tanggapan dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara.
Sastra Winara menyebut, dugaan adanya salah hitung dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait gagal bayar kepada sejumlah kontraktor itu pun harus dievaluasi.
“Saya melihat gagal bayar kemarin itu karena salah hitung, dan harus ada evaluasi SKPD terkait hingga kedepan tidak terjadi atau terulang lagi,” kata Sastra Winara kepada wartawan, Kamis 22 Januari 2026.
Informasi yang dihimpun INILAHKORAN.ID, ada ratusan proyek kontraktor yang sudah mengantongi surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) mengalami gagal bayar dengan prakiraan anggaran lebih dari Rp300 miliar.
Proyek-proyek infrastruktur tersebut ada di beberapa SKPD dan yang terbesar ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan jumlah anggaran Rp204 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Suryanto Putra menerangkan, Inspektorat sudah mereview syarat dokumen yang telah diserahkan 101 kontraktor.
Saat ini, keputusan kapan waktu dan teknis pembayaran, ada di tangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Proses review dokumen-dokumen sudah dilakukan Inspektorat. Semoga selanjutnya bisa segera dibayar BPKAD kepada para kontraktor yang sudah mengantongongi SPM dan SP2D,” terang Suryanto.
