CIBINONG – Masalah klasik kembali muncul di Kabupaten Bogor.
Sejumlah vendor proyek pemerintah belum menerima pembayaran untuk tahun anggaran 2025.
Nilainya pun cukup fantastis, yakni sebesar Rp204 miliar.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, tak menutup mata.
Ia mengakui persoalan tersebut menjadi catatan serius bagi DPRD, terutama dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Menurut Sastra, keterlambatan pembayaran ini bukan sekadar soal teknis.
Ada persoalan perencanaan dan penganggaran yang perlu dievaluasi bersama agar kejadian serupa tak terus berulang.
“Ketika merencanakan sesuatu, membuat apapun itu, betul-betul kita harus bisa melihat sumber pendapatan dan anggaran kita,” ujar Sastra, Kamis (22/1/2026).
Ia menilai, kasus ini harus dijadikan pembelajaran penting.
Bukan hanya untuk merapikan dokumen, tetapi juga membenahi cara mengelola anggaran daerah secara menyeluruh.
Sastra juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab di sektor anggaran.
Siapa merencanakan apa, dan dengan hitung-hitungan seperti apa, harus jelas sejak awal.
Di sisi lain, pemerintah daerah disebut telah memberikan janji.
Bupati dan Sekretaris Daerah, kata Sastra, menyatakan komitmen untuk melunasi proyek-proyek yang hingga kini belum terbayarkan.
